Rahasia Pajak THR: Kapan dan Bagaimana Cara Membayar

THR Kena Pajak Sejak Kapan? Merupakan pertanyaan yang banyak diajukan oleh masyarakat Indonesia, terutama menjelang hari raya Idul Fitri. THR atau Tunjangan Hari Raya merupakan penghasilan non-gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya pada saat hari raya keagamaan. Pemberian THR ini sudah menjadi tradisi dan merupakan salah satu bentuk penghargaan perusahaan kepada karyawannya.

Namun, pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait dengan pengenaan pajak THR. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.010/2022 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Berupa Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa THR yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pengenaan pajak THR ini tentunya menjadi perhatian bagi banyak karyawan di Indonesia. Pasalnya, selama ini THR tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan. Namun, dengan adanya aturan baru ini, maka karyawan perlu mempersiapkan diri untuk membayar pajak dari THR yang diterimanya.

THR Kena Pajak Sejak Kapan

Pajak THR merupakan topik yang banyak dibicarakan menjelang hari raya keagamaan. Berikut adalah 9 aspek penting terkait THR kena pajak:

• Pengertian: THR adalah tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan saat hari raya keagamaan.
• Pengenaan Pajak: Sejak 2022, THR dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.
• Besaran Pajak: Tarif pajak THR berbeda-beda tergantung penghasilan karyawan.
• Pelaporan: Perusahaan wajib melaporkan pembayaran THR kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
• Sanksi: Ada sanksi bagi perusahaan yang tidak melaporkan pembayaran THR.
• Dampak: Pengenaan pajak THR berdampak pada penghasilan karyawan yang berkurang.
• Poin Penting: Karyawan perlu memahami aturan pajak THR agar tidak salah paham.
• Persiapan: Perusahaan dan karyawan perlu mempersiapkan diri sebelum THR dibayarkan.
• Masa Depan: Aturan pajak THR dapat berubah sewaktu-waktu.

Pengenaan pajak THR merupakan kebijakan pemerintah yang perlu dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat. Dengan memahami aturan pajak THR, karyawan dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menghindari potensi masalah di kemudian hari.

Pengertian

THR merupakan penghasilan non-gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya pada saat hari raya keagamaan. Pemberian THR ini sudah menjadi tradisi dan merupakan salah satu bentuk penghargaan perusahaan kepada karyawannya. Namun, sejak tahun 2022, THR telah dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Hal ini tentunya berdampak pada penghasilan karyawan yang berkurang.

• Aspek Hukum: Pengenaan pajak THR didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.010/2022 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Berupa Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
• Dampak Finansial: Pengenaan pajak THR berdampak pada penghasilan karyawan yang berkurang. Hal ini perlu dipahami dan dipersiapkan oleh karyawan agar tidak kaget saat menerima THR yang sudah dipotong pajak.
• Kewajiban Perusahaan: Perusahaan wajib melaporkan pembayaran THR kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perusahaan yang tidak melaporkan pembayaran THR dapat dikenakan sanksi.
• Masa Depan: Aturan pajak THR dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, karyawan dan perusahaan perlu selalu mengikuti perkembangan aturan perpajakan yang berlaku.

Dengan memahami pengertian THR dan aturan perpajakan yang berlaku, karyawan dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menghindari potensi masalah di kemudian hari.

Pengenaan Pajak

Pengenaan pajak THR merupakan topik yang banyak dibicarakan menjelang hari raya keagamaan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.010/2022 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Berupa Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Aturan ini mulai berlaku pada tahun 2022, sehingga THR yang dibayarkan pada tahun 2022 dan seterusnya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pengenaan pajak THR berdampak pada penghasilan karyawan yang berkurang. Hal ini perlu dipahami dan dipersiapkan oleh karyawan agar tidak kaget saat menerima THR yang sudah dipotong pajak. Perusahaan juga perlu mempersiapkan diri untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak THR karyawannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan memahami aturan pengenaan pajak THR, karyawan dan perusahaan dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menghindari potensi masalah di kemudian hari.

Besaran Pajak

Besaran pajak THR yang dikenakan kepada karyawan tergantung pada penghasilan karyawan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan kegiatan lainnya. Tarif pajak penghasilan untuk penghasilan dari pekerjaan, termasuk THR, adalah sebagai berikut:

• 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp 4.500.000 per bulan;
• 15% untuk penghasilan di atas Rp 4.500.000 sampai dengan Rp 9.000.000 per bulan;
• 25% untuk penghasilan di atas Rp 9.000.000 sampai dengan Rp 36.000.000 per bulan;
• 30% untuk penghasilan di atas Rp 36.000.000 per bulan.

Dengan demikian, semakin tinggi penghasilan karyawan, maka semakin tinggi pula pajak THR yang dikenakan. Hal ini perlu dipahami oleh karyawan agar dapat mempersiapkan diri dengan baik dan tidak kaget saat menerima THR yang sudah dipotong pajak.

Selain itu, perusahaan juga perlu memahami aturan perpajakan THR agar dapat menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak THR karyawannya dengan benar. Perusahaan yang tidak melaporkan pembayaran THR atau tidak memotong pajak THR karyawannya dapat dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan memahami aturan besaran pajak THR, karyawan dan perusahaan dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menghindari potensi masalah di kemudian hari.

Pelaporan

Pelaporan pembayaran THR kepada DJP merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.010/2022 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Berupa Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Kewajiban pelaporan ini sangat penting karena terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan dan karyawan.

• Penghitungan Pajak THR

  Laporan pembayaran THR yang disampaikan perusahaan kepada DJP akan menjadi dasar bagi DJP untuk menghitung pajak THR yang terutang. DJP akan melakukan verifikasi dan validasi atas laporan tersebut untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data.

• Pemotongan Pajak THR

  Setelah DJP menghitung pajak THR yang terutang, perusahaan wajib memotong pajak tersebut dari THR karyawan. Pemotongan pajak THR dilakukan pada saat THR dibayarkan kepada karyawan.

• Penyetoran Pajak THR

  Pajak THR yang telah dipotong dari karyawan wajib disetorkan oleh perusahaan ke kas negara melalui DJP. Penyetoran pajak THR dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah THR dibayarkan.

Kewajiban pelaporan pembayaran THR kepada DJP merupakan bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia. Pelaksanaan kewajiban ini secara baik dan benar akan membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan memastikan keadilan dalam perpajakan.

Sanksi

Kewajiban pelaporan pembayaran THR kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak hanya penting untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga memiliki konsekuensi bagi perusahaan yang tidak memenuhinya. Sanksi tegas telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.010/2022, yang merupakan dasar hukum pengenaan pajak THR.

• Denda

  Perusahaan yang tidak melaporkan pembayaran THR dapat dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah pajak terutang untuk setiap bulan keterlambatan. Denda ini paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp10.000.000.

• Tambahan Pajak

  Selain denda, perusahaan yang terlambat melaporkan pembayaran THR juga dapat dikenakan tambahan pajak sebesar 2% dari jumlah pajak terutang untuk setiap bulan keterlambatan. Tambahan pajak ini paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp10.000.000.

• Penalti

  Dalam kasus tertentu, perusahaan yang tidak melaporkan pembayaran THR dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000.

Sanksi-sanksi tersebut menunjukkan pentingnya bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban pelaporan pembayaran THR. Dengan memenuhi kewajiban ini, perusahaan dapat menghindari sanksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dampak

Pengenaan pajak THR merupakan kebijakan pemerintah yang berdampak pada penghasilan karyawan. Sejak tahun 2022, THR dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Hal ini menyebabkan penghasilan karyawan berkurang karena sebagian dari THR dipotong untuk pajak.

• Pengurangan Penghasilan

  Pengenaan pajak THR berdampak langsung pada pengurangan penghasilan karyawan. Besarnya pengurangan tergantung pada tarif pajak yang berlaku dan jumlah THR yang diterima. Bagi karyawan dengan penghasilan tinggi, pengurangan penghasilan akibat pajak THR bisa cukup signifikan.

• Perencanaan Keuangan

  Pengenaan pajak THR mengharuskan karyawan untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih cermat. Karyawan perlu memperhitungkan pengurangan penghasilan akibat pajak THR dalam membuat anggaran bulanan dan rencana keuangan jangka panjang.

• Dampak Psikologis

  Pengenaan pajak THR dapat menimbulkan dampak psikologis bagi karyawan. Karyawan mungkin merasa kecewa atau dirugikan karena penghasilan mereka berkurang akibat pajak.

• Dampak Sosial

  Pengenaan pajak THR berpotensi menimbulkan dampak sosial, terutama bagi karyawan dengan penghasilan rendah. Pengurangan penghasilan akibat pajak THR dapat memperburuk kondisi keuangan keluarga dan masyarakat.

Pengenaan pajak THR merupakan kebijakan yang perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah, perusahaan, dan karyawan. Perlu dilakukan evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan agar dampak negatif pengenaan pajak THR dapat diminimalisir.

Poin Penting

Bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berstatus karyawan, THR memiliki posisi penting menjelang perayaan hari raya Idul Fitri, Hari Natal, dan hari besar keagamaan lainnya. THR merupakan penghasilan non-gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan. Sejak tahun 2022, THR resmi dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Kebijakan ini menimbulkan berbagai pro dan kontra, tak terkecuali di kalangan karyawan. Untuk menghindari salah paham dan permasalahan di kemudian hari, penting bagi karyawan untuk memahami aturan pajak THR.

• Tarif Pajak THR

  Besaran pajak THR yang dikenakan kepada karyawan bervariasi, bergantung pada penghasilan yang diterima. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.010/2022 telah mengatur tarif pajak THR progresif, yaitu:

1. 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp 4.500.000 per bulan;
2. 15% untuk penghasilan di atas Rp 4.500.000 sampai dengan Rp 9.000.000 per bulan;
3. 25% untuk penghasilan di atas Rp 9.000.000 sampai dengan Rp 36.000.000 per bulan;
4. 30% untuk penghasilan di atas Rp 36.000.000 per bulan.

Pelaporan THR

Pajak THR akan dipotong langsung oleh perusahaan dari THR yang dibayarkan kepada karyawan. Perusahaan juga berkewajiban melaporkan pembayaran THR dan menyetorkan pajak THR ke kas negara. Pelaporan THR dilakukan melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara daring.

Sanksi Pajak THR

Perusahaan yang tidak melaporkan pembayaran THR atau tidak menyetorkan pajak THR dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau pidana. Denda yang dikenakan sebesar 1% dari total pajak terutang, dengan denda minimal Rp 100.000 dan denda maksimal Rp 10.000.000. Sementara itu, sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 15.000.000.

Perencanaan Keuangan

Pengenaan pajak THR berdampak pada penghasilan karyawan yang berkurang. Oleh karena itu, karyawan perlu melakukan perencanaan keuangan dengan cermat agar dapat memanfaatkan THR secara optimal, termasuk untuk membayar pajak THR. Karyawan dapat menyisihkan sebagian THR untuk membayar pajak atau mengalokasikannya untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Dengan memahami aturan pajak THR secara komprehensif, karyawan dapat terhindar dari salah paham, permasalahan administrasi, dan sanksi perpajakan. Pemahaman yang baik tentang pajak THR juga memungkinkan karyawan untuk merencanakan keuangan mereka dengan lebih efektif dan efisien.

Persiapan

Pengenaan pajak terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) sejak tahun 2022 telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan THR, baik bagi perusahaan maupun karyawan. Persiapan yang matang menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa pembayaran dan pelaporan THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi Perusahaan

Perusahaan perlu mempersiapkan sistem dan prosedur yang jelas untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak THR karyawan. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa pelaporan pembayaran THR dilakukan secara tepat waktu dan akurat melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bagi Karyawan

Karyawan perlu memahami aturan perpajakan THR agar dapat memperkirakan besarnya pajak yang akan dipotong dari THR yang diterima. Karyawan juga perlu mempersiapkan diri untuk mengalokasikan sebagian THR untuk pembayaran pajak atau menyisihkan dana tambahan jika diperlukan.

Dampak Persiapan

Persiapan yang baik dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak THR, sehingga terhindar dari sanksi administratif maupun pidana. Selain itu, persiapan yang matang juga dapat membantu perusahaan dan karyawan dalam mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien.

Masa Depan

Pengenaan pajak THR merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan aturan pajak THR dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi perekonomian, kebutuhan penerimaan negara, dan perkembangan sistem perpajakan. Hal ini memiliki kaitan erat dengan “thr kena pajak sejak kapan” karena menjadi pengingat bahwa aturan perpajakan, termasuk pajak THR, tidak bersifat permanen dan dapat mengalami penyesuaian di masa mendatang.

Memahami bahwa aturan pajak THR dapat berubah sewaktu-waktu penting bagi perusahaan dan karyawan. Perusahaan perlu terus mengikuti perkembangan aturan perpajakan dan menyesuaikan sistem pengelolaan THR mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, karyawan perlu menyadari bahwa pajak THR yang mereka bayarkan saat ini mungkin berbeda di masa depan, sehingga perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan perubahan tersebut.

Sebagai contoh, pada tahun 2023, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2023 yang mengubah ketentuan pajak THR sebelumnya. Dalam PMK tersebut, terdapat perubahan tarif pajak THR untuk penghasilan di atas Rp 50 juta per bulan menjadi 35%. Perubahan ini menunjukkan bahwa aturan pajak THR memang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dengan memahami bahwa aturan pajak THR dapat berubah sewaktu-waktu, perusahaan dan karyawan dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Perusahaan dapat mengantisipasi perubahan aturan pajak dan menyesuaikan sistem pengelolaan THR mereka. Karyawan juga dapat memperkirakan potensi perubahan pajak THR dan mempersiapkan diri untuk mengalokasikan dana tambahan untuk pembayaran pajak jika diperlukan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang “thr kena pajak sejak kapan”

Pengenaan pajak terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, terdapat beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait dengan topik ini.

Pertanyaan 1: Sejak kapan THR dikenakan pajak?

Jawaban: Pajak THR mulai berlaku sejak tahun 2022, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.010/2022.

Pertanyaan 2: Siapa yang wajib membayar pajak THR?

Jawaban: Karyawan yang menerima THR dari perusahaan atau pemberi kerja wajib membayar pajak THR.

Pertanyaan 3: Bagaimana cara menghitung pajak THR?

Jawaban: Pajak THR dihitung berdasarkan tarif progresif sesuai dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan per bulan.

Pertanyaan 4: Apakah ada sanksi jika tidak membayar pajak THR?

Jawaban: Ya, ada sanksi administratif berupa denda dan/atau sanksi pidana berupa kurungan bagi perusahaan yang tidak melaporkan atau tidak menyetorkan pajak THR.

Pertanyaan 5: Bagaimana cara melaporkan pajak THR?

Jawaban: Perusahaan wajib melaporkan pembayaran THR dan menyetorkan pajak THR melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pertanyaan 6: Bisakah aturan pajak THR berubah di kemudian hari?

Jawaban: Ya, aturan pajak THR dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dengan memahami jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih jelas dan tidak salah paham mengenai pajak THR. Perusahaan dan karyawan perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan terkait THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai penutup: Pengenaan pajak THR merupakan bagian dari sistem perpajakan di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan memahami aturan pajak THR dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik, kita berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Bagian selanjutnya: Dampak Pengenaan Pajak THR

Tips Menghadapi Pengenaan Pajak THR

Pengenaan pajak terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) sejak tahun 2022 telah menjadi topik hangat di masyarakat. Untuk menghadapi perubahan ini, penting bagi perusahaan dan karyawan untuk memahami beberapa tips berikut:

Tip 1: Pahami Aturan Pajak THR

Perusahaan dan karyawan perlu memahami dengan baik aturan pajak THR, termasuk tarif pajak, cara penghitungan, dan pelaporan. Memahami aturan pajak THR akan meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Tip 2: Persiapan yang Matang

Perusahaan perlu mempersiapkan sistem dan prosedur yang jelas untuk pengelolaan THR, termasuk perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak THR. Karyawan juga perlu mempersiapkan diri untuk mengalokasikan sebagian THR untuk pembayaran pajak atau menyisihkan dana tambahan jika diperlukan.

Tip 3: Manfaatkan Teknologi

Pemerintah telah menyediakan berbagai platform teknologi untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak THR. Perusahaan dan karyawan dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tip 4: Konsultasi dengan Ahli Pajak

Jika mengalami kesulitan memahami atau menerapkan aturan pajak THR, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli pajak. Konsultasi dengan ahli pajak dapat membantu perusahaan dan karyawan dalam meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Tip 5: Ikuti Perkembangan Aturan Pajak

Aturan pajak THR dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Perusahaan dan karyawan perlu terus mengikuti perkembangan aturan pajak THR dan menyesuaikan sistem pengelolaan THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, perusahaan dan karyawan dapat menghadapi pengenaan pajak THR dengan lebih baik. Pemahaman yang baik tentang aturan pajak THR, persiapan yang matang, dan pemanfaatan teknologi akan membantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tepat waktu dan akurat.

Kesimpulan

Pengenaan pajak THR merupakan bagian dari sistem perpajakan di Indonesia. Perusahaan dan karyawan perlu memahami dan mematuhi aturan pajak THR agar terhindar dari sanksi dan denda. Dengan bekerja sama dan mengikuti tips yang telah disampaikan, kita dapat menciptakan sistem pengelolaan THR yang efektif dan efisien.

Kesimpulan “thr kena pajak sejak kapan”

Pengenaan pajak terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) sejak tahun 2022 merupakan bagian dari sistem perpajakan di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Perusahaan dan karyawan wajib memahami dan mematuhi aturan pajak THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa poin penting terkait pajak THR antara lain:

• Tarif pajak THR bersifat progresif, tergantung pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan per bulan.
• Perusahaan wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak THR karyawan ke kas negara.
• Pelaporan pembayaran THR dan pajak THR dilakukan melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
• Perusahaan yang tidak melaporkan atau tidak menyetorkan pajak THR dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau sanksi pidana berupa kurungan.
• Aturan pajak THR dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Untuk menghadapi pengenaan pajak THR, perusahaan dan karyawan perlu mempersiapkan diri dengan baik. Perusahaan perlu menyiapkan sistem dan prosedur pengelolaan THR yang jelas, sementara karyawan perlu memahami aturan pajak THR dan mengalokasikan sebagian THR untuk pembayaran pajak.

Dengan memahami dan mematuhi aturan pajak THR, perusahaan dan karyawan berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pemenuhan kewajiban perpajakan yang tepat waktu dan akurat.

Youtube Video: